Materi PKPA

Tantangan Profesi Hukum di Era Disruption Oleh : Dr (Yuris) Dr(Mp) H. Teguh Samudera, SH.MH. Advokat pada TEGUH SAMUDERA & ASSOCIATES di Jakarta,  Dosen Fakultas Hukum dan Pascasarjana di berbagai Universitas di Indonesia, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat FERARI (Federasi Advokat Republik Indonesia); Baca di Sini

Risalah Sidang Perkara Nomor 35/PUU-XVI/2018 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Selengkapnya

oleh: DR(Yuris) DR(Mp) H.TEGUH SAMUDERA, SH.MH. Bantuan Hukum Peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang sangat penting. Selengkapnya

Kepailitan dan Peradilan Niaga Sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yg pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas”. Selengkapnya

Oleh: Albert Aries, SH, MH (IP.C) Intisari Hukum Acara Pidana Selengkapnya

Hukum Acara Persaingan Usaha Pengertian ttg UU Anti Monopoli. Bentuk2 larangan dlm persaingan usaha. Penyelesaian sengketa Persaingan Usaha. Sifat putusan KPPU dalam sengketa persaingan usaha). Selengkapnya

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (Pasal 7 B dan 24C);Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Pasal 28 sampai dengan Pasal 85);Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)Dalam praktik Selengkapnya

Disampaikan oleh : Dr(Yuris) Dr(Mp) H. Teguh Samudera, SH. MH. TINDAK PIDANA KORUPSI DI KALANGAN PEJABAT, PENYEBAB DAN SOLUSINYA Apa sih arti kata korupsi ? Sebagai mahasiswa harus tahu ya, kata korupsi berasal dari bahasa latin “corruptio” atau corruptus yang bermakna: busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Menurut para ahli bahasa, corruptio berasal dari kata kerja corrumpere, suatu kata dari Bahasa Latin yang lebih tua. Kata tersebut kemudian menurunkan istilah corruption, corrups (Inggris), corruption (Perancis), corruptie/korruptie (Belanda) dan korupsi (Indonesia). ...

Oleh : DR(Yuris) DR(Mp) H,TEGUH SAMUDERA, SH. MH. Penyalahgunaan Kewenangan Akibat Diskresi Yang Dapat Dik ategorikan Sebagai Tindak Pidana KORUPSI Menurut Pasal 1 Angka 9 UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,  diskresi adalah “keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”. Hal tersebut dipertegas pada Pa...