Media Masa

TINDAK LANJUTI ARAHAN PRESIDEN, BPHN MULAI BAHAS DUA RUU OMNIBUS LAW

Jakarta, BPHN.go.id - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI mulai menyusun dua Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang  Cipta Lapangan Kerja dan RUU Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah taktis ini merupakan tindak lanjut Presiden Joko Widodo dan arahan langsung Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly. "Berdasarkan pidato Presiden Joko Widodo saat pelantikan dan arahan bapak Menteri Hukum dan HAM kepada BPHN dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan  (Ditjen PP) Kementerian Hukum dan HAM untuk membentuk O...
Read More

Mahfud Md Tegaskan Pengangkatan Wakil Menteri Sah, Ini Penjelasannya

Jakarta - Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pengangkatan wakil menteri sah secara hukum. Pengangkatan ini sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. "Ada yang bilang, pengangkatan wamen oleh Presiden kemarin tidak sah karena menurut penjelasan Pasal 10 UU No. 39/2008 wamen adalah jabatan karir. Tapi pengangkatan mereka kemarin itu sah karena Penjelasan pasal 10 UU No. 39/2008 telah dibatalkan oleh MK melalui vonis MK No. 79/PUU-IX/2011," kata Mahfud lewat akun Twitter resminya, Sabtu (26/10/2019). Pasal 10 UU Nomor 39/200...
Read More

MK Kabulkan Gugatan Status Wamen

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan permohonan pemohon mengenai UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terkait dengan status wakil menteri. Namun MK hanya mengabulkan sebagian permohonan yang dilayangkan oleh Gerakan Nasional Pemberantas Korupsi itu."Amar putusan, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Selasa, 5 Juni 2012.MK mengatakan dari permohonan pemohon, yang dianggap inkonstitusional hanyalah Penjelasan Pasal 10 UU No. 39 Tahun 2008, bukan Pasal 10 itu sendiri. B...
Read More